Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membawa komitmen Indonesia untuk menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid (APG). Ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, 15-17 November 2026, dengan syarat kerja sama itu menguntungkan semua pihak dan menghormati regulasi tiap negara.
Indonesia tidak ingin sekadar ikut menyambungkan kabel listrik dengan negara tetangga. Yang diincar adalah bergabung dengan aturan yang tertata dan manfaat yang jelas bagi rakyat.
"Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara," ujar Bahlil dalam keterangannya.
Jaringan Listrik Lintas Negara
ASEAN Power Grid adalah salah satu program utama kerja sama energi ASEAN di bawah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026-2030. Lewat jaringan ini, sistem ketenagalistrikan antarnegara anggota akan saling terhubung, sehingga pasokan listrik di kawasan menjadi lebih andal dan efisien.
Interkoneksi, dalam istilah kelistrikan, berarti sistem listrik satu negara tersambung dengan sistem negara lain sehingga listrik bisa dialirkan melintasi perbatasan.
Beres di Dalam Negeri Dahulu
Komitmen menuntaskan penandatanganan MoU sebelum KTT sebenarnya sudah disampaikan pada Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila, Oktober 2026. Sejak saat itu, pemerintah merampungkan penataan regulasi domestik agar Indonesia siap menjalankan kerja sama tersebut.
"Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga," tutur Bahlil.
Urutan ini disengaja: aturan di dalam negeri dibereskan sebelum tanda tangan dibubuhkan, bukan sesudahnya.
Task Force dan Rencana Kerja
Setelah MoU berlaku, kerja sama APG dijalankan lewat sejumlah task force di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC). Rencana kerja setiap task force sudah disusun dan dijadwalkan dibawa ke KTT ASEAN ke-49, bersama dokumen kerja sama energi lainnya.
Penandatanganan MoU ini disebut menjadi pijakan bagi langkah berikutnya, yakni pembangunan jaringan listrik bersama untuk memperkuat ketahanan energi Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai mitra yang aktif dan setara.