Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dalam rapat paripurna DPR itu, agenda yang dibahas adalah pendapat fraksi terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang usul Badan Legislasi serta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia didampingi tiga pimpinan DPR lainnya, yakni Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Ketua DPR Puan Maharani tidak berada di ruang rapat.
Berdasarkan daftar hadir, 206 anggota DPR menghadiri rapat secara langsung dan 82 anggota lainnya izin. Jumlah itu menghasilkan total 288 anggota dari 573 anggota DPR RI. Dasco menyebut seluruh fraksi di DPR terwakili dalam rapat tersebut.
"Daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh yang hadir sebanyak 206 anggota, dan izin 82 orang anggota. Total 288 orang anggota dari 573 anggota DPR RI, dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ujar Dasco.
Kuorum adalah jumlah kehadiran minimal yang disyaratkan agar sebuah rapat sah dan dapat mengambil keputusan. Menurut tata tertib DPR, rapat paripurna dinyatakan kuorum bila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota dan lebih dari separuh unsur fraksi. Dari 573 anggota, separuhnya adalah 286,5 orang, sehingga jumlah 288 dalam daftar hadir telah melampaui batas tersebut.
Atas dasar itu, Dasco menyatakan kuorum telah terpenuhi. "Dengan demikian, kuorum telah tercapai," katanya sebelum membuka rapat. Ia kemudian menyatakan Rapat Paripurna ke-12 dibuka dan terbuka untuk umum.
Agenda RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Agenda pertama adalah penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. RUU ini merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR. Setelah pendapat fraksi disampaikan, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan agar RUU tersebut menjadi RUU usul DPR RI.
Baleg adalah alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun dan membahas program legislasi serta rancangan undang-undang. Selama ini, tahapan pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Dalam rapat itu, DPR tidak merinci materi RUU yang dibahas.
Status sebagai RUU usul DPR berarti rancangan tersebut resmi menjadi inisiatif lembaga, bukan lagi usulan satu alat kelengkapan. Dalam praktik legislasi, RUU usul DPR lazimnya dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah. Rapat paripurna kali ini belum sampai ke tahap tersebut.
Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Statistik
Agenda kedua adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik. Perpanjangan waktu lazim diajukan apabila pembahasan sebuah RUU belum selesai dalam masa sidang yang telah ditetapkan. Persetujuan paripurna diperlukan agar pembahasan dapat berlanjut pada masa persidangan berikutnya.
Pengaturan statistik di Indonesia selama ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Naskah yang diterima tidak memuat penjelasan mengenai alasan perpanjangan waktu maupun tenggat baru pembahasan RUU Statistik.
Sama seperti agenda pertama, persetujuan perpanjangan waktu ini dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam forum paripurna.