DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan berlangsung singkat. Ketua DPR Puan Maharani melempar pertanyaan kepada peserta rapat, apakah rancangan itu dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Jawaban datang serempak dari anggota yang hadir: "Setuju."
Dengan ketukan itu, negara kini punya payung hukum khusus untuk merampas aset hasil kejahatan. UU Perampasan Aset tidak berhenti pada korupsi. Cakupannya merentang dari penipuan hingga perdagangan, dengan tujuh jenis tindak pidana yang asetnya bisa dirampas. Ketujuh jenis itu tercantum dalam Pasal 4 ayat (3).
Dua jalur perampasan
Bagian yang paling menyita perhatian adalah soal jalurnya. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa perampasan aset untuk tindak pidana korupsi dapat ditempuh berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku, maupun tanpa putusan tersebut.
"Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi," demikian bunyi Pasal 4 ayat (1) yang drafnya diunggah di laman resmi DPR.
Jalur kedua dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture atau NCB. Intinya, aset bisa diambil negara tanpa menunggu pelakunya dijatuhi vonis pidana. Skema ini lazim dibicarakan ketika pelaku meninggal, melarikan diri, atau sulit diadili, sementara hartanya terus berada di tangan pihak lain. Ketentuannya diatur dalam Pasal 6 ayat (1).
Pintu NCB tidak dibuka lebar-lebar. Pasal 6 ayat (2) memberi batas bawah: aset yang dirampas lewat jalur ini harus bernilai paling sedikit Rp1 miliar.
Pasal 7 menutup celah tafsir yang mungkin muncul. Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, aset bisa diambil, tetapi proses hukum terhadap orangnya tetap berjalan.
Penelusuran dan perlindungan pihak ketiga
Di luar jenis tindak pidana dan jalur perampasan, undang-undang ini memuat sejumlah perangkat lain. Pembagian kewenangan dalam penindakan perampasan diatur, begitu pula pengawasan serta pencegahan penyalahgunaan wewenang. Penerapan teknologi juga masuk dalam rumusan.
Ada pula perlindungan bagi pihak yang beritikad baik. Ketentuan ini penting karena aset yang diduga berasal dari kejahatan kerap sudah berpindah tangan, dan tidak semua pemegang terakhir tahu asal-usulnya. Pengembalian aset kepada korban turut diatur.
Untuk kepentingan penyidikan, Pasal 16 ayat (1) memberi dasar penghentian transaksi. Penyidik dapat meminta lembaga yang berwenang menghentikan transaksi tertentu guna menelusuri aset yang dicurigai.
Draf UU Perampasan Aset yang baru disahkan itu dapat diunduh publik dari laman resmi DPR, tempat seluruh pasal yang disebutkan di atas bisa dibaca langsung.