Nasional

Natalius Pigai Ungkap Dua Tahun Tak Pernah Diundang Rapat Kemenko Kumham Imipas

Menteri Ham Natalius Pigai
Menteri Ham Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa selama lebih dari dua tahun menjabat, ia tidak pernah menerima undangan rapat dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/11/2026).

Pigai menyebut kementeriannya, bersama Kementerian Imigrasi dan Kementerian Hukum, tidak pernah dikumpulkan oleh menteri koordinator, bahkan untuk sekadar koordinasi. Ia menyampaikan hal itu setelah anggota Komisi XIII dari Fraksi NasDem, Shadiq Pasadigoe, menanyakan soal rapat internal yang diinisiasi Kemenko untuk membahas penyelesaian kasus HAM di Indonesia.

Pertanyaan Shadiq berangkat dari adanya perbedaan pandangan antarlembaga dalam menangani kasus HAM. Menurut dia, rapat koordinasi di bawah Kemenko semestinya bisa meredam perbedaan itu.

"Apakah sudah ada Menko ini yang mengadakan rapat di internnya, di bawahnya? Kalau itu sudah dilakukan, menurut saya tidak terjadi perdebatan seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi. Karena itu perbedaan persepsi," kata Shadiq.

Perbedaan Persepsi soal Pelanggaran HAM Berat

Shadiq menjelaskan, salah satu titik perbedaan terletak pada cara memandang pelanggaran HAM berat. Menurut dia, Pigai menilai persoalan tersebut tidak cukup dibahas dalam konteks Indonesia saja, tetapi juga harus merujuk pada pandangan internasional.

"Pandangan internasional itu dikaji betul oleh Pak Menteri, sementara yang lain mungkin tidak seperti itu," ujarnya. Karena itulah, ia mendorong agar persepsi antarlembaga dan kementerian disamakan lebih dulu sebelum penyelesaian kasus dilanjutkan.

Kemenko Kumham Imipas sendiri merupakan kementerian koordinator yang membawahi sejumlah kementerian di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Fungsi koordinasi lintas kementerian merupakan tugas pokok lembaga semacam ini, sehingga pertemuan rutin lazimnya menjadi sarana menyelaraskan kebijakan.

Dua Tahun Tiga Bulan Tanpa Undangan

Menjawab pertanyaan itu, Pigai menegaskan bahwa ia perlu menyampaikan informasi tersebut secara terbuka. Ia menyebut masa jabatannya sudah berjalan dua tahun tiga bulan.

"Sampai detik ini, dua tahun tiga bulan, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum tidak pernah diundang oleh Menko untuk rapat. Sekadar koordinasi pun tidak pernah ada," kata Pigai kepada anggota Komisi XIII.

Pigai mengatakan pengungkapan ini ia maksudkan sebagai masukan untuk perbaikan ke depan. Ia juga mengaku heran, sebab kementerian koordinator lain disebutnya rutin menggelar rapat bersama kementerian di bawah koordinasinya.

"Kementerian lembaga menko-menko lain setiap minggu, Pak. Kita nggak pernah, Pak," tuturnya.

Hingga naskah ini ditulis, belum ada tanggapan dari Kemenko Kumham Imipas atas pernyataan Pigai di forum tersebut.