Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dugaan penyadapan ilegal yang diduga dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap lembaga antirasuah tidak berkaitan dengan isu kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT). Isu kebocoran itu, kata KPK, sudah melalui tahap klarifikasi.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar klarifikasi atas informasi dugaan kebocoran kegiatan penindakan. Cakupannya luas, mulai dari tingkat penyelidikan hingga Direktorat Penyidikan.
"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi," kata Taufik, dikutip Selasa (17/11/2026).
Hanya Satu Peristiwa Terverifikasi
Dari sejumlah isu kebocoran yang beredar, menurut Taufik, hanya satu yang sejauh ini terkonfirmasi dan terverifikasi. Peristiwa itu menyangkut dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang dilakukan seseorang berinisial DIS.
Perkara tersebut masih berjalan. Taufik menyebut penyidikannya mendekati akhir dan segera dilimpahkan ke persidangan.
Soal hubungan dengan dugaan penyadapan, ia menegaskan tidak ada kaitan. Kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) lain, ujarnya, tidak berhubungan dengan kegiatan di KPK. Namun, bila ada informasi yang menyangkut perkara KPK sendiri, hal itu menjadi ranah lembaganya.
Taufik juga menjamin informasi penanganan perkara di KPK tetap aman.
Sasaran Penyadapan Disebut Luas
Dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya dibuka oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Menurut Suyudi, sasarannya ternyata tidak hanya Presiden Prabowo Subianto. Penyadapan itu disebut menjangkau pula mahasiswa dan aktivis, bukan hanya kalangan pemerintah dan penegak hukum.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Suyudi merinci kalangan yang diduga menjadi sasaran berdasarkan hasil penyidikan. Daftarnya meliputi Presiden, Lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
Suyudi tidak menyebut identitas pihak-pihak yang disadap. Alasannya, hal itu masih menjadi ranah penyidikan. Ia menekankan bahwa orang yang disebut sebagai sasaran tidak otomatis terlibat perkara pidana.
"Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," ujar Suyudi.