Ekonomi Bisnis

Menaker Kirim Pedoman Upah Minimum 2027 ke Gubernur, UMP Paling Lambat Ditetapkan 21 November

Penetapan UMP 2027 paling telat 21 November 2026
Penetapan UMP 2027 paling telat 21 November 2026

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengirim pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Surat bernomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 itu menetapkan batas waktu ketat: upah minimum provinsi harus diteken paling lambat 21 November 2026, hanya beberapa hari setelah surat tersebut diumumkan.

Tenggat itu menjadi sorotan utama dalam pedoman yang diteruskan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) lewat siaran pers, Kamis (19/11/2026). Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) diberi waktu sedikit lebih longgar, yakni hingga 25 November 2026.

Yassierli menekankan bahwa angka upah minimum tidak boleh lahir dari satu pertimbangan saja. Kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan harus dilihat bersamaan.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli.

Formula yang Dipakai Daerah

Bagi provinsi dan kabupaten/kota yang sudah memiliki upah minimum 2026, perhitungan tahun depan memakai formula penyesuaian dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Aturan ini merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Rumusnya memadukan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, lalu dikalikan nilai alfa (α). Hasilnya menjadi dasar penyesuaian terhadap upah minimum yang sedang berlaku.

Alfa inilah variabel yang paling banyak menentukan. Nilainya bergerak dalam rentang 0,50 sampai 1. Semakin dekat ke angka 1, semakin besar porsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam kenaikan upah; semakin dekat ke 0,50, semakin kecil porsinya. Dengan kata lain, selisih nilai alfa bisa membuat kenaikan upah di satu daerah berbeda cukup jauh dari daerah lain.

Menurut Yassierli, alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya, ujar dia, perlu menimbang keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan setempat.

Pembagian kewenangannya jelas. Nilai alfa untuk UMP ditentukan Dewan Pengupahan Provinsi. Untuk UMK, penghitungan dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Data KHL dari BPS

Selain formula, pemerintah memakai data KHL 2026 sebagai salah satu pijakan. Datanya mencakup KHL provinsi untuk UMP dan KHL kabupaten/kota untuk UMK. Sumbernya Badan Pusat Statistik (BPS), dengan metodologi akademis. Kemnaker menyebut pemakaian data ini dimaksudkan agar kebutuhan riil pekerja beserta keluarganya ikut terhitung.

Dalam pedoman yang sama, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) bersifat bersyarat, hanya bisa dilakukan jika persyaratan tertentu terpenuhi.

Upah sektoral berangkat dari rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang layak disebut unggulan harus punya keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lain. Bisa juga karena tuntutan pekerjaannya lebih berat atau memerlukan spesialisasi. Besarannya pun tidak boleh sembarangan: UMSP harus lebih tinggi dari UMP, dan UMSK harus lebih tinggi dari UMK.

Jadwal dan Usaha Kecil

Urutan waktunya berjenjang. UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMP, sedangkan UMSK paling lambat lima hari setelah UMK. Semua jenis upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, mulai berlaku 1 Januari 2027.

Yassierli meminta para gubernur menaati pedoman dan jadwal itu serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di daerah masing-masing.

Usaha mikro dan kecil mendapat perlakuan berbeda. Upah di sektor ini ditetapkan lewat kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Meski begitu ada batas bawah: nilainya tidak boleh kurang dari 50 persen upah minimum yang berlaku.

"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli.