Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan lima tahapan modus penyadapan ilegal dalam perkara dengan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Paparan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Perkara ini mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Rantai itu, menurut Suyudi, bermula dari sebuah perintah. Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS, tanpa selembar kertas pun yang menyertainya.
"Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi.
Tahap berikutnya disebut provisioning atau penyediaan. Tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan penyaringan, sehingga tidak dicek apakah nomor itu berkaitan dengan perkara pro justitia, yakni perkara yang ditangani demi kepentingan peradilan.
Setelah nomor masuk, petugas bekerja lewat sistem PLX. Mereka mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam transkripsi. Laporannya naik berjenjang, dari Kabag Monitoring Bareskrim Polri SU hingga Jenderal LSP.
Tahap terakhir terjadi pada Oktober 2026. Data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS, dan pekerjaan itu dilaksanakan oleh tim TSU.
Suyudi juga menggambarkan dua jalur provisioning. Jalur A adalah jalur resmi yang berpegang pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.
"Proses tersebut diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat. Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU," tutur Suyudi.
Jalur B, yang disebut jalur internal atensi, diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," ujarnya.
Celahnya ada pada perkakas. Kedua jalur memakai sarana teknis yang sama, sehingga aktivitas lewat jalur atensi diduga dapat menyelinap di antara penyadapan resmi.
Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, kata Suyudi, mensyaratkan permintaan tertulis penyidik beserta kelengkapan yang ditentukan dan persetujuan sesuai prosedur. Hasil penyadapan hanya boleh dipakai untuk penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus mengikuti ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan penyimpangan di empat titik: perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, dan penghapusan data elektronik.
"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," katanya.
