garudaglobal.net — Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi sorotan tajam terkait efisiensi belanja modal setelah mengalokasikan anggaran mendekati Rp1 triliun untuk pengadaan 21.801 unit motor listrik Emmo JVX GT pada April 2026.
Langkah korporasi publik ini memicu perdebatan mengenai kewajaran harga beli dan risiko depresiasi aset, mengingat puluhan ribu unit kendaraan tersebut saat ini masih berstatus sebagai aset mengendap (idle asset) di gudang administrasi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa harga satuan yang disepakati adalah Rp42.000.000, namun angka ini tetap menjadi anomali jika dibandingkan dengan valuasi platform serupa di pasar global yang jauh lebih rendah.
Ketidakmampuan mendistribusikan aset secara cepat berpotensi menciptakan inefisiensi anggaran akibat biaya penyimpanan dan penurunan performa teknis komponen baterai lithium yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama.
Analisis Struktur Biaya dan Keuntungan Vendor
Pasar otomotif global mencatat bahwa platform yang digunakan Emmo JVX GT memiliki kemiripan identik dengan produk OEM asal China yang dipasarkan pada kisaran harga Rp8 juta hingga Rp10 juta.
Selisih margin yang sangat signifikan dalam kontrak pemerintah ini menimbulkan pertanyaan mengenai struktur pembentuk harga, termasuk biaya sertifikasi TKDN sebesar 48,5 persen dan margin keuntungan bagi PT Yasa Artha Trimanunggal.
Investor dan pengamat kebijakan publik menyoroti rekam jejak PT Yasa Artha Trimanunggal, di mana petinggi perusahaan tersebut pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus bantuan sosial.
Koneksi historis dengan skandal korupsi masa lalu memperburuk sentimen pasar terhadap transparansi pengadaan alat transportasi operasional untuk program Makan Bergizi Gratis ini.
Risiko Operasional dan Ketidaktepatan Spesifikasi
Secara teknis, pemilihan model trail adventure dengan ground clearance 320 mm dinilai tidak efisien secara operasional untuk distribusi logistik di wilayah urban yang menjadi fokus SPPG.
Motor dengan daya puncak 7.000 Watt ini memiliki biaya perawatan yang lebih tinggi dibandingkan skuter listrik reguler, yang seharusnya lebih relevan untuk mobilitas perkotaan dengan intensitas tinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan teguran keras terkait prioritas belanja modal yang dianggap mengesampingkan urgensi belanja inti program, yaitu pemenuhan nutrisi.
"Tahun lalu sempat kita tidak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor... Yang paling penting kan makanannya," tegas Purbaya Yudhi Sadewa dalam evaluasi anggaran nasional.
Depresiasi Nilai dan Keberlanjutan Proyek
Manajemen aset negara harus menghadapi kenyataan bahwa ribuan motor listrik ini sedang mengalami depresiasi nilai setiap bulannya tanpa memberikan output pelayanan publik yang nyata.
Status "Off The Road" pada harga katalog juga berarti pemerintah masih harus mengalokasikan dana tambahan untuk pengurusan administrasi STNK dan BPKB di masa mendatang.
Audit menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa proyek triliunan rupiah ini tidak hanya menjadi proyek mercusuar bagi vendor, namun benar-benar memberikan imbal hasil sosial bagi ketahanan gizi nasional.
Keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada akuntabilitas pengadaan barang dan jasa agar tidak terjerembap dalam lubang inefisiensi yang merugikan keuangan negara secara sistemis. ***