garudaglobal.net — Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengancam akan melakukan penghentian operasional massal secara nasional akibat ketidaksetaraan risiko bisnis dengan Badan Gizi Nasional pada Selasa (14/7/2026).
Langkah boikot ini berpotensi menghentikan distribusi logistik Program Makan Bergizi Gratis yang bernilai strategis. Para pelaku usaha mengeluhkan skema kemitraan sepihak yang membebankan seluruh kerugian hukum dan finansial kepada penyedia fasilitas operasional.
Ketimpangan Manajemen Risiko Kontrak Kerja Sama
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng menyampaikan keluhan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Senayan. Regulasi dinilai merugikan karena langsung memberlakukan pembekuan usaha saat terjadi Kejadian Luar Biasa.
Dapur milik mitra langsung dijatuhi sanksi penangguhan operasional tanpa proses audit yang transparan ketika muncul kasus keracunan makanan. Skema pembagian risiko yang tidak berimbang ini dinilai mengancam keberlangsungan investasi sektor swasta.
“Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional. Yang punya fasilitas itu kami. Di dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya,” kritik Syawaludin pada Selasa (14/7/2026).
Ancaman Defisit Suplai Pangan Skala Nasional
Ketegangan hubungan kemitraan ini diperparah oleh munculnya miskomunikasi tingkat tinggi yang merugikan reputasi korporasi para pengelola dapur. Asosiasi mendesak adanya restrukturisasi kontrak agar posisi hukum kedua belah pihak sejajar.
Syawaludin menyatakan bahwa misinformasi yang beredar di tingkat pemerintahan pusat telah mendiskreditkan integritas para pelaku usaha domestik. Blokade total terhadap fasilitas produksi akan menjadi opsi terakhir jika DPR gagal menjembatani konflik regulasi ini.
“Kalau kemudian kami dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara secara nasional, Pak. Kalau ini kami dilakukan, saya rasa program ini tidak akan jalan,” kata Syawaludin pada Selasa (14/7/2026). ***
