GarudaGlobal.net – Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara kembali menempatkan Indonesia dalam sorotan internasional terkait tata kelola hutannya. Publik dalam negeri mengaitkan bencana ini dengan kebijakan pelepasan kawasan hutan pada periode Zulkifli Hasan menjabat Menteri Kehutanan 2009–2014. Sorotan tersebut relevan mengingat isu deforestasi Indonesia telah lama berada di radar dunia, terutama setelah beberapa tahun terakhir tekanan global terhadap negara-negara pemilik hutan tropis meningkat.
Diskusi warganet, termasuk unggahan akun @ootd_balqishumaira77 pada Senin (1/12/2025), memicu perhatian baru terhadap data Greenomics Indonesia. Laporan lembaga itu mencatat pelepasan kawasan hutan masa Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, tertinggi sejak era reformasi. Pada periode yang sama, 859 izin pemanfaatan hutan diterbitkan dengan luas lebih dari 12 juta hektare. Pola konversi semacam ini biasanya mendapat perhatian internasional karena berpotensi mempengaruhi komitmen global Indonesia dalam pengurangan emisi.
Keputusan SK 673/Menhut-II/2014 yang mengubah status 1,63 juta hektare kawasan hutan di Riau menjadi bukan kawasan hutan kini kembali menjadi topik global. Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan semacam ini kerap dikritik karena mempengaruhi kepercayaan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga tutupan hutan tropis yang strategis bagi iklim dunia.
Sorotan global terhadap isu ini sebenarnya pernah lebih dulu muncul. Dalam dokumenter Years of Living Dangerously (2014), aktor Harrison Ford menegaskan, “Hanya 18 persen hutan Tesso Nilo yang tersisa,” seraya menunjukkan kerusakan dari udara. Zulkifli menjawab bahwa pemerintah sedang memperbaiki tata kelola. Dialog itu memperlihatkan bahwa deforestasi Indonesia tidak pernah terlepas dari pengawasan publik dunia.
Banjir Sumatera 2025, yang membawa ribuan kayu gelondongan dari hulu, kembali menghidupkan diskursus bahwa kebijakan kehutanan Indonesia harus selaras dengan persepsi global. Isu lingkungan hari ini dinilai bukan lagi persoalan domestik semata, melainkan bagian dari diplomasi iklim dan reputasi negara di panggung internasional.
Dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap krisis iklim, jejak izin kehutanan era Zulkifli menjadi rujukan penting dalam melihat bagaimana kebijakan masa lalu mempengaruhi posisi Indonesia dalam lanskap global saat ini. (*)
