GarudaGlobal.net — Stabilitas keamanan nasional dan iklim demokrasi menjadi sorotan tajam menyusul serangan air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus. Menanggapi eskalasi ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.
Perintah yang diterbitkan pada Minggu, 15 Maret 2026 tersebut menekankan pentingnya profesionalisme kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan pembela HAM. Langkah ini dinilai strategis guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap warga negara mendapatkan konsekuensi hukum yang tegas.
Scientific Crime Investigation Jadi Tumpuan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah mengerahkan tim khusus dengan dukungan penuh dari Bareskrim Polri untuk mengidentifikasi pelaku melalui scientific crime investigation. Olah TKP di sekitar gedung YLBHI Jakarta Pusat terus diperdalam guna menemukan bukti material dan jejak digital para pelaku yang diduga terorganisir.
“Kami telah menerima perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional dan transparan,” tegas Jenderal Listyo Sigit di Jakarta pada Minggu (15/3/2026). Polri saat ini memfokuskan penyelidikan pada identifikasi dua orang tak dikenal (OTK) yang melakukan serangan pada Kamis malam, 12 Maret 2026.
Kondisi Korban dan Desakan Keadilan
Andrie Yunus dilaporkan masih dalam kondisi kritis di RSCM dengan luka bakar mencapai 24 persen di bagian wajah dan tubuh. Serangan brutal ini terjadi sesaat setelah korban menyelesaikan agenda podcast publik, yang menurut para pengamat menunjukkan adanya pola pemantauan atau profiling terhadap pergerakan korban.
Novel Baswedan, korban serangan serupa tahun 2017, mendesak pemerintah untuk tidak hanya berhenti pada penangkapan eksekutor lapangan. “Kita tidak ingin kalau ini diproses dengan sekadarnya, maka akan terulang lagi cara-cara seperti ini. Dan ini sangat brutal dan biadab,” ujar Novel pada Minggu (15/3/2026).
Penegakan hukum tanpa kompromi menjadi kunci untuk memutus rantai impunitas di Indonesia. Pemerintah melalui jajaran menteri terkait telah berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, demi menjamin bahwa perlindungan hukum tetap tegak bagi seluruh aktivis dan penegak hukum di tanah air.
