GarudaGlobal.net — Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku penulisan ulang sejarah nasional dalam 10 jilid pada Minggu (14/12/2025) di Jakarta, bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional. Proyek yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini diklaim mengandalkan riset mutakhir dan perspektif Indonesia-sentris.
Lebih dari 120 penulis dan editor dari perguruan tinggi serta lembaga riset terlibat dalam penyusunan buku yang mencakup sejarah Indonesia dari prasejarah hingga era kontemporer. Pemerintah menegaskan buku ini tidak diposisikan sebagai buku teks tunggal, melainkan referensi akademik bagi pendidikan, penelitian, dan kebijakan kebudayaan.
“Sejarah tidak boleh dogmatis. Negara tidak mengatur narasi, yang bekerja adalah para sejarawan dan akademisi,” ujar Fadli Zon saat peluncuran, Minggu (14/12/2025). Ia menyebut peran negara sebatas fasilitator.
Implikasi dan Risiko
Sejumlah akademisi menilai proyek ini memiliki implikasi luas terhadap pembentukan memori kolektif dan kebijakan pendidikan. Sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian mengingatkan risiko dominasi narasi negara dalam produksi sejarah. “Sejarah resmi biasanya lahir di negara-negara otoriter,” ujarnya dalam pernyataan, Mei 2025.
Kritik juga mencakup kekhawatiran atas penyajian periode sensitif serta minimnya transparansi metodologi. Akademisi menilai keterbukaan terhadap kritik menjadi syarat penting agar sejarah tidak menjadi instrumen kebijakan semata.
Pemerintah menyatakan polemik tersebut merupakan bagian dari dinamika akademik dan menegaskan buku sejarah ini terbuka untuk pembaruan.***
