UMP 2027 Mengacu UU Baru, Buruh Tagih Kenaikan hingga 9,5 Persen

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 dihitung dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada 28 Oktober 2026. Penegasan itu disampaikan Yassierli di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026, ketika kalangan buruh menuntut kenaikan UMP 7,5% hingga 9,5%.

"Kan undang-undang barunya sudah keluar," ujar Yassierli saat ditanya perkembangan penetapan UMP. Ia tidak merinci angka. Ketika ditanya apakah rumus 2027 masih sama dengan tahun sebelumnya, ia meminta publik membuka beleid terbaru.

"Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ," katanya.

Dua hitungan, yang lebih besar menang

Isinya ada di Pasal 139. Upah minimum dihitung dengan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL), dan formula itu memperhitungkan tiga variabel: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang besarnya ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 1.

Pasal 139 ayat (4) menambahkan satu kunci. Upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.

KHL sendiri tidak dikarang di ruang rapat. Menurut Pasal 138, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan, sedangkan lembaga pemerintah urusan statistik menggelar survei di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan KHL. Hasil survei itu menjadi salah satu dasar dewan pengupahan daerah menyusun rekomendasi besaran upah minimum bagi gubernur.

Aturan teknisnya belum tuntas. Pasal 139 ayat (5) menyerahkan ketentuan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, formula kenaikan upah minimum wajib diumumkan pada November hingga Desember, lalu besaran terbaru berlaku mulai 1 Januari. Penyesuaian upah minimum memang dilakukan tiap Januari, dengan formula yang ditetapkan pemerintah setelah mendengar masukan buruh dan pengusaha.

Buruh pasang angka 7,5% sampai 9,5%

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sudah lebih dulu menaruh angka di meja. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan usulan itu dihitung dari kombinasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu sesuai ketentuan peraturan pemerintah.

"Kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu adalah 7,7%," kata Said.

Menurut Said, batas atas 9,5% dirumuskan untuk daerah berekonomi tinggi, sementara batas bawah 7,7% untuk daerah yang pertumbuhannya cenderung rendah. Angka-angka itu diharapkan menjadi rujukan awal Dewan Pengupahan Nasional sebelum ketetapan final disahkan pemerintah daerah masing-masing.

Jakarta di puncak, Jawa Barat di dasar

Jika kenaikan 9,5% disetujui, UMP 2027 tertinggi dipegang DKI Jakarta, naik dari Rp5.729.876 menjadi Rp6.274.214. Di ujung sebaliknya, Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi yang terendah, masing-masing Rp2.537.773 dan Rp2.548.488.

Simulasi untuk 38 provinsi, bila usulan buruh sebesar 9,5% diterapkan:

Untuk saat ini, pemerintah bersama kalangan buruh dan pengusaha masih menggodok formula terbaru bagi kenaikan UMP hingga upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027.