Yogyakarta - Civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai gelombang demonstrasi di Yogyakarta bukan gerakan tanpa sebab, melainkan akumulasi ketidakpuasan publik atas persoalan bangsa yang belum tertangani. Pandangan itu disampaikan pimpinan universitas, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik UGM pada Rabu (11/11/2026), sehari setelah delapan mahasiswa UGM ditahan seusai aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Pernyataan sikap bersama itu menghimpun pandangan Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik, pimpinan universitas, dan Dewan Guru Besar UGM. Ketua Dewan Guru Besar UGM Panut Mulyono menyebut meningkatnya eskalasi penyampaian aspirasi di ruang publik sebagai cermin kerentanan di berbagai sektor kehidupan bernegara.
Persoalan yang disorot tidak terpusat pada satu bidang. Cakupannya membentang dari ekonomi, lingkungan, politik, dan tata kelola pemerintahan hingga kehidupan sosial kemasyarakatan.
Saluran komunikasi yang tersumbat
Selain masalah struktural itu, civitas academica UGM menunjuk tersumbatnya saluran komunikasi antara negara dan warga sebagai pemicu demonstrasi di Yogyakarta. Ketua Senat Akademik UGM Wahyudi Kumorotomo memandang aksi mahasiswa sebagai bagian dari kegelisahan masyarakat yang menunggu penyelesaian nyata.
Menurut Wahyudi, kritik dari kalangan kampus berpijak pada fakta lapangan dan kepedulian atas kondisi bangsa, sehingga semestinya dibaca serius oleh para pemangku kebijakan. Ia mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan egaliter antara pemerintah dan masyarakat agar aspirasi terserap sebelum memuncak di jalanan.
"Kami mendukung semua pernyataan yang berbasis bukti dengan perhatian dan komitmen yang penuh kepada nasib bangsa ini, kepada rakyat ini," ujar Wahyudi di UGM.
Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro melihat protes mahasiswa dari sudut lain, yakni sebagai sumbangan intelektual bagi perbaikan bangsa karena lahir dari pengamatan, data, dan kajian atas persoalan masyarakat. Karena itu, kata dia, aspirasi tersebut sepatutnya dijawab dengan ruang dialog dan bukan pendekatan represif.
"Mahasiswa yang memberikan masukan itu sebetulnya perlu diapresiasi. Justru ketika tidak ada lagi yang memberikan masukan dan semuanya hanya mengatakan setuju, kita harus berhati-hati," tutur Wening.
Delapan mahasiswa ditahan, kampus menggelar solidaritas
Pandangan para akademisi itu muncul setelah rangkaian aksi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut berujung pada penahanan delapan mahasiswa UGM: enam dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), satu dari Fakultas Filsafat, dan satu dari Fakultas Kehutanan.
Dekan FISIPOL UGM Gabriel Lele menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional dalam negara demokrasi dan tidak boleh dihadapi dengan intimidasi maupun represi. Ia juga menyinggung dugaan salah tangkap terhadap mahasiswa yang hendak mengambil kendaraan di kawasan Malioboro.
Pada Rabu (11/11/2026), civitas academica UGM bersama elemen masyarakat sipil yang diinisiasi Serikat Pekerja UGM (Sejagad) menggelar aksi solidaritas di Balairung UGM. Mereka mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda keprihatinan atas situasi demokrasi dan penahanan para mahasiswa.
